HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Oknum Pegawai BPN Tertangkap Kasus Pungli Masih Bekerja

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Selasa, 20 Maret 2018 | 19.18

Bekasi,potretbogor - Dua oknum pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang ditetapkan sebagai tersangka, karena kasus pungli, masih bekerja di kantornya.Padahal hasil penyidikan, mereka terbukti melakukan pungutan liar (pungli) hingga Rp 20 juta dalam kepengurusan dokumen sertifikat rumah.

Kedua tersangka juga masih bekerja di kantor yang terletak di Jalan Daha, Kawasan Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.“Iya benar tidak ada penahanan,” kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polrestro Bekasi AKBP Rizal Marito. Alasannya, keduanya tidak ditahan karena polisi masih melengkapi alat bukti. Polisi mengamankan dua alat bukti yakni rekaman kamera pengawas (CCTV) dan uang tunai Rp 20 juta dari tangan mereka.

“Penanganan kasusnya tetap berjalan dan ditangani Tim Saber Pungli Kabupaten Bekasi. Saat ini, berdasarkan hasil gelar perkara, untuk kepentingan penyidikan belum sampai pada tahap penahanan,” ujar Rizal.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan seseorang didasarkan dalam dua pertimbangan yakni objektif dan subjektif. Dikatakan objektif bila mengacu pada aturan yang berlaku, sedangkan subjektif berdasarkan pertimbangan penyidik dari hasil gelar perkara.

Secara subyektif, seseorang ditahan lantaran dikhawatirkan dapat melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, memengaruhi saksi hingga dikhawatirkan dapat melakukan atau mengulangi tindakan melawan hukum lainnya.

“Penyidik menilai tersangka tidak akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana maka si tersangka tidak perlu ditahan,” jelasnya.

Karena itulah, tersangka kembali beraktivitas di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Rizal menjelaskan, larangan tersangka kembali bekerja bukan menjadi ranah penyidik. “Kalau itu bukan domain penyidik, namun kembali kepada lembaganya sendiri yang menilai,” katanya.

Dua oknum pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mematok biaya kepengurusan sertifikat rumah dan tanah hingga Rp 400.000. Padahal menurut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) biayanya hanya Rp 50.000.

Mereka memanfaatkan seorang pemohon yang sedang mengurus 75 berkas sertifikat. Setelah berkas itu rampung dicetak, mereka menagih uang Rp 20 juta ke pemohon itu. Korban kemudian melapor ke tim Saber Pungli Polrestro Bekasi


Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | redaksi.potretbogornews3@gmail.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2010 - 2018. Iwan S Pamungkas. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita