HEADLINES NEWS :
REDAKSI

FMB Desak BKPP Jatuhkan Sanksi Untuk 3 ASN yang Terlibat Politik Praktis

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Kamis, 15 Maret 2018 | 09.04

Cibinong - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Bogor (FMB) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bogor Barat demo Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Rabu (14/3)..

Dalam aksinya, mereka mendesak BKPP untuk memberikan sanksi terhadap tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis.

Kordinator Lapangan dan Presma BEM STKIP Muhammadiyah Bogor Iksan Awaludin menyerukan agar BKPP, Bupati dan Sekda Kabupaten Bogor memproses ASN yang melakukan pelanggaran kode etik yakni masuk politik praktis."Sharusnya BKPP bisa bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan ini. Tapi Sampai hari ini belum juga ada sanksi yang ditetapkan kepada ASN yang melanggar kode etik padahal persoalan ini sudah lebih dari 3 bulan,” kata Iksan.

Dalam orasinya para mahasiswa itu menuyerukan tiga poin tuntutan yakni tindak lanjuti ASN yang sedang di proses, hukum ASN yang berpolitik praktis dan eksekutif agar megkampanyekan ASN dan aparatur desa tidak boleh politik praktis. " Maka dengan ini, kami mendesak BKPP, Bupati dan Sekda untuk segera menindaklanjuti persoalan ini, karena akan berdampak tidak menutup kemungkinan bakal banyak ASN yang tidak netral saat pilkada tahun ini,” ujarnya.

Masih kata Iksan, ASN sudah jelas dilarang berpolitik praktis, hal itu sesuai UU No. 5/2014 tentang aparatur sipil negara, PP No. 53/2010 tentang disiplin pegawai negri sipil dan PP No. 42/2004 tentang pembinaan dan jiwa korps dan kode etik pegawai negri sipil dan di perkuat oleh surat edaran Menpan-RB.“Dengan lambannya proses pemberian sanksi, itu artinya pemangku kebijakan tidak mampu menjalankan tugas dengan benar,” tegasnya.

Sementara Ketua Umum Forum Mahaiswa Bogor Sabri Maulana Ibrahim dalam orasinya mengatakan, Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor tahun 2018 berbeda dengan tahun sebelumya.

Pasalnya tiga ASN Dace Supriadi yang menjabat Kadisperindag, Tb. Luthfie Syam sebagai Kadisdik dan Beben Suhendar yang menduduki jabatan sebagai Camat Jonggol sempat berniat bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan.“Niat keikutsertaan alias mencalonkan diri tersebut terlihat dari banyaknya atribut atau alat peraga kampanye (APK) seperti spanduk dan umbul-umbul bergambar ke tiga ASN disejumlah titik wilayah di Bumi Tegar Beriman,” ujar dia.

Sabri menegaskan, hal itu jelas sudah Birokrasi Kabupaten Bogor sudah tidak lagi menjunjung asas netralitas, bahkan kata dia lebih parahnya lagi mereka berani mengesampingkan kepentingan rakyat demi kepentingan Kelompok dan Individu.“Padahal sampai hari ini masih banyak persoalan-persoalan di Kabupaten Bogor yang belum selesai,” tegasnya

Ia menilai, ke tiga ASN itu diduga telah melanggar Undang-Undang (UU) nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Sipil Negara

Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | redaksi.potretbogornews3@gmail.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2010 - 2018. Iwan S Pamungkas. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita