HEADLINES NEWS :
REDAKSI

RENUNGAN POLITIK DARI DESA

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Selasa, 17 Oktober 2017 | 22.40



Oleh: Ruhiyat Sujana

Trilyunan uang Negara / uang rakyat digunakan untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif ( Pemilu ) dalam pemahaman Mukidi . Dengan modal uang sebesar itu , rutin setiap 5 tahun sekali , tujuanya adalah agar rakyat dg menggunakan uangnya sendiri yg dikeluarkan melalui Negara , bisa mendapat wakil-wakilnya yaitu ( anggota DPR-RI , DPD-RI , DPRD Propinsi & DPRD Kabupaten / Kota ) menjadi wakil rakyat yg siap memperjuangkan AMANAT PENDERITAAN RAKYAT yg diwakili & memilihnya .

Puluhan Trilyun rakyat harus mengeluarkan uangnya melalui Negara , rutin setiap 5 tahun sekali untuk biaya yang katanya Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden ( Pilpres ) .Dengan biaya sebesar itu rakyat berharap bisa lahir seorang Presiden yang tangkas , tanggap , tangguh & tanggon . Seorang Presiden yang sanggup berfikir cerdas , bertindak tuntas , bekerja keras & berhati ichlas untuk melindungi kepentingan segenap rakyat , bangsa dan Negara . Membentengi semua potensi yg merongrong kedaulatan Negara baik yang datang dari dalam maipun luar negeri , menjaga segala aset negara dari rampasan , rampokan & jarahan kaum kapitalisme dan liberalisme ( yang menurut wasiat Boeng Karno adalah pengejawantahan penjajah bentuk baru ) .

Setiap 5 tahun sekali rakyat harus rutin memgeluarkan uang puluhan bahkan ratusan Milyar rupiah untuk biaya Pemilihan Gubernur , pemilihan Bupati & pemilihan Wali Kota disetiap Prppinsi & Kabupaten / Kota diseluruh Indonesia , tujuanya adalah sama , bahwa dengan biaya yg semahal itu diharapkan lahir para Gubernur , Bupati & wali Kota yang bisa mengayomi & melindungi serta pantas serta patut sebagai teladan bagi rakyat diwilayah / daerah masing-masing .

Akan tetapi besarnya uang rakyat yg dikeluarkan untuk modal segala bentuk pemilihan dan besarnya harapan rakyat , dibajak oleh sekelompok kecil Iblis politik yang haus kekuasaan ,kelompok pemodal & pemilik kapital yg dalam mencapai tujuan kekuasaanya menghalalkan segala cara , dengan mengambil jalan pintas , potong kompas , menyalip dalam tikungan , menjegal teman seiring , senggol kanan , sodok kiri , injak bawah , jilat atas yang penting tujuan tercapai .
Para petualang politik budak kapitalisme dan liberalisme , tidak mau susah payah bekerja keras , memahami situasi hati rakyat dan berusaha mengambil simpati rakyat agar memilih dan mensukungnya , tetapi dibanak akir / bàbak final pada saat hari pemilihan , merebut kemenangan dengan cara melanggar hukum dengan cara menyuap penegak hukum , melakukan suap dengan uang recehan kepada rakyat yg rata2 bodoh & mayoritas miskin agar memilihnya dg politik uang ( suap) / Money Politik .
Akubatnya orang baik,orang jujur , orang2 ahli dibidangnya masing2 , orang berintegritas bahkan anak bangsa yg setengah Dewa bahkan Malaikat sekalipun jika tidak punya cukup uang untuk suap tidak akan pernah terpilih sebagai pemimpin dan wakil rakyat di Parlemen .
Ujung akirnya kursi-kursi kepemimpinan Negara dan kursi2 digedung Parlemen mayoritas diisi oleh antek-antek jongos kapitalisme dan liberalisme.

Apa saja kerja Gakumdu ( Penegakan hukum Terpadu ) yg terdiri dari gabungan kerja Panwaslu , KPU , Kepolisian dan Kejaksaan ? Para penegak hukum harus melakukan pencegahan dan penindakan meskipun kejahatan itu dilakukan oleh banyak orang.

Akir dari paparan panjang dalam tulisan ini adalah , saya mengajak semua pihak terutama rakyat semua agar segera sadar bahwa politik uang recehan itu bisa membuat kehidupan berbangsa dan bermegara kita ini bisa hancur lebur , porak poranda . Korupsi akan terus merajalela tanpa bisa dihambat dan dibendung .

Yang berikutnya Parade Nusantara telah membentuk Satgas Desa Nusantara , kami membutuhkan minimal 3 orang pemuda/ pemudi disetiap Desa diseluruh Indonesia.
Tugasnya adalah mengawal dan memantau pembangunan Desa dan tugas secara politik nantinya adalah mencari bukti praktek Money Politik disetiap Desa pada saat terjadi event2 pemilihan / pesta demokrasi , mulai dari Polkada , Pileg & Pilpres .
Jika disetiap Desa sekecamatan , Kabupaten kita punya masing2 satu bukti politik uang , maka jika kita melakukan laporan secara serentak maka unsur masif dan siatematis secara hukum akan terpenuhi .
Akan terjadi calon Buapati , calon Gubernur meskipun menang didalam pemilihan akan dianulir kemenanganya secara hukum karena ada bukti kuat dan jelas tindakan politik uang yg buktinya ditemukan disemua lini desa di Kab tab . Sehingga unsur masif dan sistematis terpenuhi.

Jika hal ini terjadi di satu atau dua kabupaten maka akan menjadi berita nasional yg akan membuat jera kaum pemodal yg merusak pranata dwmokrasi kita .
Selamat bergabung dengan SATGAS DESA NUSANTARA .
Salam Merdesa
Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita