HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Pemkot Cimahi Bantah Tak Perhatikan PDJM

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Jumat, 20 Oktober 2017 | 18.00

Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi, membantah tidak memperhatikan Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM) dengan tidak menerbitkan izin prinsip dan IMB untuk proyek pembangunan kondotel dan mall di tanah Cibeureum.
Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Muhamad Yani menegaskan, selama ini pihaknya terus berusaha memahami keluhan serta keinginan dari PDJM.

PDJM sendiri diketahui telah menandatangani kontrak bersama PT. SW Development, perusahaan asal Korea, untuk mendirikan bangunan kondotel dan mall di tanah Cibeureum, seluas 16 hektare yang merupakan aset dari PDJM.

"Kita tetap sayang kepada PDJM, tapi rasa sayang tersebut kan tidak boleh melanggar aturan juga. Inilah yang perlu kita komunikasikan dan berikan pemahaman, bahwa tidak ada pembiaran. Kami juga merasa memiliki terhadap aset kekayaan daerah itu. Hanya kita harus dalam koridor yang benar supaya dalam penyelesaian masalah tidak menimbulkan masalah baru," ujar Muhamad Yani saat ditemui di Kantor Pemerintahan Cimahi, Jumat (20/10).

PDJM yang notabene lahir dari tubuh Pemerintah Kota Cimahi, justru mengancam akan menempuh jalur hukum apabila Pemerintah Kota Cimahi menunda-nunda penerbitan izin pembangunan di tanah Cibeureum.

"Negara kita negara hukum, terkait ancaman dan tindakan PDJM, kita berusaha memahami apa yang dikeluhkan PDJM, kita akan terus berkomunikasi. Kalau ingin diberikan izin, ya harus memenuhi persyaratan dulu," kata Yani.

Yani juga mencoba menjelaskan mengenai status PDJM dari sudut pandang Pemerintah Kota Cimahi, dengan menegaskan jika PDJM merupakan bagian dari pemerintah daerah.
"Dari awal saya sudah menyampaikan bahwa PDJM merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Cimahi, kita sudah melakukan penyertaan modal. Terkait dengan itu tentu kami melihat kalau perlu kita memberikan bantuan kepada PDJM, sesuai dengan norma atutan yang berlaku kewajiban kami sebagai pemilik untuk memberikan bantuan," tandasnya.

Disinggung mengenai status Maktal sebagai Direktur PDJM yang telah habis masa kontraknya terhitung sejak bulan Agustus 2017, Yani masih membahas hal tersebut dengan Kementerian Dalam Negeri.

"Kami masih konsultasikan bagaimana sikap Pemkot Cimahi dalam menyikapi kondisi ini, hasil koordinasi terakhir dengan pihak Kementerian Dalam Negeri, bahwa Plt direktur tidak diperbolehkan untuk mengambil kebijakan. Sehingga kami menunggu pemimpin yang baru nanti apakah akan dilakukan penempatan ulang atau penugasan sementara sampai ada pejabat definitif," tambahnya.

Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita