HEADLINES NEWS :
REDAKSI

10 Pengacara Bakal Tuntut Dinas PUPR Kab Bogor

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Rabu, 25 Oktober 2017 | 10.45








BOGOR--Kecelakaan yang dialami oleh Samsul Arifin Aktivis Mahasiswa dari PMII Komisariat Juanda, telah menyisakan persoalan serius.

Menurut Direktur Eksekutif Sembilan Bintang & Partner's Law Office   R. Anggi Triana Ismail, S.H. menegaskan bahwa kecelakaan yang dialami Samsul Arifin, tidak serta merta teguran alam, melainkan dari dimensi lain yakni keduniawian ada kesalahan yang berdasarkan pada kelalaian pemerintah yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor.

Akibat dari ketidakresponannya itu, samsul arifin salah satu tumbal sosial selaku pengguna jalan yang rajin bayar pajak serta retribusi akan menuntut Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, juga Dinas PUPR Kabupaten Bogor yang dianggap lalai membiarkan jalan jalan rusak dan  berlubang sehingga membahayakan pennguna jalan.


"Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, menyebutkan :
penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya,"tegas Anggi Triana kepada Potretbogor, Rabu(25/10/17).




Melihat dari pada isi Pasal terebut, sambung Anggi sapaanya meminta seyogya nya penyelenggara negara dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus jauh lebih respect & peka terhadap kondisi jalan, sebelumnya adanya korban.



"Bukan malah ada korban dulu, baru peka.
Ini lah tindakan yang diduga keras telah terjadi kelalalian bahkan penabrakan peraturan perundang-undangan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangn (PUPR) Kab. Bogor," jelasnya.

Lebih lanjut  R Anggi Trina bersama ke sembilan pengacara  akan melakukan tindakan serius jika Dinas PUPR Kabupaten Bogor, tidak menyikapi persitiwa hukum ini yang dialami Klien kami berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 127/SBLF/SKK.Pdt/X/2017 tertanggal  24 Oktober 2017, dengan melakukan pertanggung jawaban ganti kerugian terhadap Klien kami.

"Keadilan harus dituntut, sepanjang pelanggar tidak pernah menghormati supermasi hukum," tukasnya.


Sementara itu kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor Yani Hassan saar dihubungi viasa sambungan WhatAppsnya belum bisa terkonfimasi.(Cr).


Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita