HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Camat Harus Tndak Tegas Pada Pemdes Diduga Lakukan Pungli Program PTSL

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Jumat, 15 September 2017 | 21.11

Tajurhalang - Himbauan dan larangan selalu disampaikan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, namun nampaknya tidak dihiraukan sejumlah aparat pemerintah Desa, seperti halnya  program nasional yang dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo telah berlangsung beberapa pekan ini. Namun nyatanya, masih saja ada pihak segelintir oknum tingkat Pemerintahan Desa di Bumi Tegar Beriman yang disinyalir memanfaatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sertipikat tersebut seperti yang terjadi di Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang.

Di dugaan yang terjadi di wilayah Kecamatan Desa Sasakpanjang, Tajurhalang, terindikasi jika pihak panitia PTSL tingkat Desa setempat diduga mengutip ke masyakaratnya selaku pemohon program PTSL mulai dari Rp500 ribu hingga Rp.2 juta perbidang. Adapun dengan biaya pengukuran di patok dengan harga mulai dari Rp.2500 hingga Rp.4000 permeter terutama di wilayah RW 04." Katanya Program PTSL ini murah namun jika dikalikan dengan biaya permeter bukan murah tapi mahal,  padahal saya ingin ikut tadinya tapi sekarang enggak jadi karena mahal, " ujar salah seorang warga yang namanya enggan dikorankan kepada Potret Bogor.

Sementara, dilokasi berbeda, menurut salah satu warga Kampung Baru di wilayah RW 05 Desa Citayam, berinisial AI mengatakan dirinya merasa bingung dengan biaya jika dirinya mengikuti program milik Presiden RI Joko Widodo melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri." Program PTSL ini saya tahu namun saya tidak mendaftarkan kediaman saya ini untuk diajukan program pemutihan sertipikat tersebut,” kata AI

Ia menerangkan, mengurungkan niatnya untuk mengikuti ptsl itu dirinya menyebut bukan tanpa ada dasar. Dikarenakan, kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang diberikan pemdes Citayem kepada warganya tersebut, adapun dengan biaya yang ditetapkan terbilang mahal mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. " Sosialisasinya kurang, dan biaya yang mahal mas makanya saya enggak jadi daftar. Karena informasinya dari wilayah RT tempat saya ini, saat pendaftaran dimintai hingga Rp 500.000 ditambah saat pengukuran tanah Rp200.000. Ada juga info dari RW sebelah, mencapai Rp1-2 juta, adapula kalau dipatok permeter sebesar Rp100.000 permeter tanah yang diajukan oleh pemohon. Intinya bervariasi mas biayanya itu, padahal kan gratis yah,” ucapnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada kedua kepala desa, pihaknya mengakui terkait yang terjadi pungutan liar di wilayah yang ia pimpin. Namun, sampai sejauh ini dirinya menyebut jika pungli tersebut juga dilakukan oleh bawahannya tingkat RT dan RW. " Saya sudah mewanti - wanti agar para Rt dan Rw tidak membebani warga dengan pungutan ini,  dan jika memang ada Rt dan Rw yang lakukan pungli akan saya tindak dengan tegas katena saya dan pemdes tidak perintahkan untuk lakukan pungli di program ini, " kilah Joni kades Sasakpanjang. (Iwan S Pamungkas).

Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita