HEADLINES NEWS :
REDAKSI

THM Kemang Dan Bangli Munculkan Polemik

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Minggu, 21 Agustus 2016 | 16.12


Kemang- Lambatnya pemberian surat peringatan kedua (SP2) pembongkaran tempat hiburan malam (THM) dan bangunan liar (Bangli) di wilayah Kecamatan Kemang, mulai dipertanyakan warga. Pasalnya, pasca pembongkaran jilid kesatu terhadap 20 THM dan bangli menjelang bulan Ramadhan lalu, pihak Dinas Tata Bangunan Pemukiman (DTBP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor mengklaim akan melakukan pembongkaran jilid kedua. Janji tersebut, secara teknis sudah dikerjakan dan diselesaikan pihak DTBP. Saat ini, kebijakan teknis ada di tangan Satpol PP sebagai garda penegak peraturan daerah (Perda).

“Padahal hampir 3 minggu yang lalu, Satpol PP sudah memberikan SP 1 kepada THM dan bangli di Kemang ini. Tapi sampai saat ini SP 2 malah nggak jelas macet dimana?.“ Kata Nur Imam (36) seorang tokoh organisasi kepemudaan Kecamatan Kemang kepada potretbogor Minggu (21/8/2016).

Seperti diberitakan sebelumnya, menurut data dan keterangan yang didapatkan potretbogor pihak DTBP maupun Satpol PP, ada sekitar 22 bangunan liar berupa THM, Panti Pijat dan warung remang-remang yang akan kembali dibongkar secara serentak oleh pihak Satpol PP karena telah melanggar peraturan daerah. Bahkan, saat potretbogor mengkonfirmasi Herdi, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor dalam disebuah kegiatan bersama Bupati di Desa Cimanggis, mengklaim pihak Satpol PP akan segera membongkar bangunan-bangunan liar tersebut. “Setelah prosedur teknis pemberian SP sesuai aturan waktu yang ditentukan selesai dilakukan, secepatnya kami akan bongkar semuanya,“ ujar Herdi.

Mantan Camat Cibinong ini juga mengungkapkan, bagi para pemilik THM yang telah dibongkar, namun 'ngeyel' mendirikan lagi, pihaknya hanya akan memberikan satu kali peringatan. “Pemilik lama yang membandel dan membangun lagi, cukup diberikan SP 1 saja. tapi pembongkaranya akan dilakukan sekaligus setelah SP1, 2 dan 3 selesai.“ Ujar Herdi menegaskan.

Ironisnya, keterlambatan pemberian surat peringatan kedua (SP2) pembongkaran THM dan bangli oleh Satpol PP Kabupaten Bogor, bukan hanya jadi pertanyaan warga yang menolak. Polemik juga muncul diantara para pemilik THM dan bangli warung esek-esek tersebut.

 “Seharusnya pemerintah itu adil. Kalau mau bongkar ya harus semuanya. Koq sekarang masih ada yang beroperasi dan dibiarkan,“ ujar seorang pemilik bangli yang namanya enggan dikorankan. Menurutnya, Pemkab Bogor seharusnya, jangan membuat kecemburuan antara warga soal penegakan Perda. “Saat ini, bagi yang punya modal usaha besar, mereka tepuk tangan dan tepuk dada. Seolah di anak emas kan, karena ketidakjelasan SP 2 yang waktunya suddah kadaluarsa.“ tuturnya dengan nada tinggi mengungkapan kejengkelan. (Wan/Alan)
Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita