HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Nurhayanti : Kelompok Tani Harus Miliki Badan Hukum

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Rabu, 16 Desember 2015 | 12.08

BOGOR - Adanya Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mensyarakat penerima hibah, termasuk para kelompok tani wajib berbadan hukum dan telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mendapat perhatian serius dari Bupati Bogor.

Bupati Bogor, Hj.Nurhayanti  menegaskan, dengan adanya Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah tidak mengenyampingkan ketentuan hukum. Oleh sebab itu aturan penerima hibah harus berbadan hukum untuk diperhatikan.“Jika sudah ada Undang-undang yang menetapkan penerima dana hibah wajib berbadan hukum, tentunya aturan ini harus dipatuhi. Tidak ada pengecualian.”Tegas Nurhayanti, saat memberikan arahan kepada ratusan kelompok tani dalam kegiatan mimbar sarahsehan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), di Aula kantor BKP5K, Jalan Ibrahim Adjie, Sindang Barang, Bogor, Selasa (19/12/15).

Karna itu, Nurhayanti menekankan kepada SKPD terkait Baik Distanhut, Disnakan dan BKP5K untuk membantu mamfasilitasi para kolompok tani yang ada di Kabupaten Bogor dalam proses pembuatan SK bagi para kelompok tani tersebut."Saya tekankan kepada SKPD terkait untuk memfasilitasi para kelompok tani agar berbadan hukum serta memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan para petani. Jika bisa cepat, kenapa diperlambat, kalau bisa dipermudah kenapa harus dibuat susah."Ujar Bupati dihadapan ratusan kelompok tani dan Kepala SKPD yang hadir, diantaranya Kepala Distanhut, Kepala Disnakan dan Kepala BKP5K dan Kepala SKPD terkait.

Ia menambahkan, salah satu dasar lahirnya aturan yang mewajibkan penerima dana hibah harus berbadan hukum, ialah untuk menghindari penyalahgunaan anggaran, serta mengatisipasi penerima bantuan tidak tepat sasaran.“Tentu kami sangat apresiasasi dengan adanya aturan ini, dengan adanya aturan ini nama dan alamat akan jelas, terlebih status penerima akan tercatat di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM),”imbuhnya.

Hal serupa juga diungkapkan Kepala Dinas  Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Bogor, pihaknya akan bertindak sesuai aturan yang berlaku serta akan bertindak apabila ada indikasi pelanggaran maupun penyelewengan terhadap sejumlah program, termasuk penggunaan dana hibah bagi para petani.“Jika aturannya harus berbadan hukum tentu harus berbadan hukum, jadi tidak ada tawar-menawar dalam aturan,” tegas Siti Nuriyanti usai mengikuti mimbar KTNA.

Lanjut Nuriyanti mengatakan, dalam hal biaya pembuatan SK tersebut tidak ada anggaran dari Pemkab Bogor, melainkan inisiatif dari para kelompok tani tersebut."Tidak ada anggaran baik dari Pemkab sendiri, maupun Distanhut. Jadi mereka (kelompok tani) harus inisiatif bagaimana caranya, apakah itu secara iuran bersama-sama anggotanya."Pungkas Nuriyanti.
Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita