HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Mendagri : Pemprov DKI Harus Bagi Anggaran Untuk Wilayah Penyangga

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Senin, 22 Juni 2015 | 23.34

 
Jakarta,potretbogornews.com - Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran yang cukup besar. Namun, anggaran tersebut harus dapat dibagi kepada pemerintah kota atau kabupaten penyangga dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di Ibukota di antaranya kemacetan dan banjir.

“Sebab, penanganan masalah banjir dan kemacetan di Ibukota juga tidak terlepas dari peran dari kota maupun kabupaten penyangga yang berada di sekitar kota Jakarta,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan pada sidang paripurna istimewa di gedung DPRD DKI Jakarta kawasan Gambir, Senin (22/6).

Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka menyambut HUT kota Jakarta yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi serta dihadiri empat wakil Ketua DPRD ini berisi paparan pembangunan dan sejarah pembangunan Ibukota. Gubernur Ahok, Wagub Djarot Saiful Hidayat, Wali Kota Bogor Bima Arya, perwakilan Gubernur Jawa Barat, perwakilan Gubernur Banten, perwakilan DPR RI dan perwakilan DPD RI.

DKI Jakarta sebagai ibukota negara, kata Tjahjo, juga tidak terlepas dari pemerintah pusat. “Terlebih, Presiden Joko Widodo juga pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta sehingga punya ikatan kuat dengan Jakarta,” paparnya.

Oleh karena itu, pembenahan kota Jakarta juga masuk dalam nawacita Presiden Jokowi. “Untuk itu, Pemprov DKI perlu bersinergi dengan daerah lain, Polri, TNI dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka membangun Ibukota,” tambahnya.

Tjahjo menegaskan, Pemprov juga harus menjalin komunikasi yang intensif dengan DPRD DKI dalam rangka membangun Ibukota. “Tiap keputusan politik pembangunan di Jakarta yang menyangkut APBD, fungsi pengawasan harus sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah,” tegasnya. Tjahjo mengingatkan pentingnya kerjasama mengingat kisruh APBD 2015 yang sempat merenggangkan hubungan di tubuh Pemprov. Sebab, hubungan antara DPRD dan Pemprov berbeda dengan hubungan Presiden dengan DPR RI.

“Posisi presiden dengan DPR RI dan DPD RI berbeda dengan gubernur dan DPRD. Pemerintah daerah di dalamnya itu namanya DPRD dan Pemprov bersama-sama,” tambahnya. (Joko/Wan)


Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita