HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Minimarket Bodong Tetap Beroperasi Di Kabupaten Bogor

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Senin, 23 Februari 2015 | 21.26


Parung,potretbogornews.com - Keberadaan sejumlah minimarket di wilayah kabupaten Bogor disinyalir bodong alias tak memiliki ijin. Hal tersebut diperjelas dengan beberapa hasil pendataan yang dilakukan petugas UPT Pengawas Bangunan dan Unit Satuan Polisi Pamong Praja dibeberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Keberadaan toko waralaba yang semaunya beroperasi tanpa mempunyai ijin dasar seperti IMB, Ijin Lingkungan dan ijin lainnya tersebut, tentu menjadi sebuah ironi bagi para pedagang kecil disekitarnya. Hal inipun menggambarkan jika masalah perijinan seperti disepelekan di wilayah Kabupaten Bogor yang punya misi menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia ini. "di wilayah kami, ada 26 minimarket. saat kami lakukan pendataan ulang semuanya tidak dapat memberikan dokumen ijin yang dipinta. Menurut pengelola yang ditemui,semua dokumen ijin ada di kantor pusat." papar Adang Supriatna, Kepala UPT Wasbang Parung saat dikonfirmasi hasil pendataan yang dilakukannya.


Hal serupa terjadi di wilayah Kecamatan Gunungsindur. Menurut, Mukhlis, Pengawas Bangunan Gunungsindur, dari 22 bangunan mini market atau waralaba yang ada, hanya 7 yang sudah lengkap perijinannya. "sisanya belum ada ijin.saat diminta melengkapi,katanya sih semua ada di kantor pusat." ujar Mukhlis. Sementara Kepala Unit Satpol PP Kecamatan Gunungsindur, Sudrajat mengungkapkan bahwa pihak Satpol PP Kecamatan sebelumnya sudah memberikan surat teguran kepada semua mini market tersebut untuk melengkapi dokumen ijin sesuai ketentuan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor. "kewenangan kita sudah dilaksanakan,yaitu memberikan surat teguran kepada para pemilik bangunan agar segera melengkapi ijin. Kami akan melakukan pendataan lebih jauh soal ini." Ujarnya.

Dari pantauan potretbogor, beberapa mini market juga sepertinya mengabaikan berbagai aturan yang berkaitan dengan pendirian sebuah bangunan. Seperti tidak adanya ruang terbuka hijau, lahan parkir yang sewmpit, serta melanggar garis sempadan jalan. " ya seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menegakkan peraturan-peraturan. sehingga tidak terkesan tebang pilih." ujar seorang pengamat sosial ekonomi, Harry Syamputra Agus SH, saat ditemui dikantornya. Harry juga meminta agar saat proses pembuatan ijin bangunan, segala prosedur dasar teknis dijalankan lebih cermat dan tegas."kan banyak prosedur teknis yang harus dijalani dan dimiliki.Seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), peta situasi, ijin lingkungan dan sebagainya ya harus lebih jelas diberlakukan. jadi tidak seenaknya beroperasi." pungkasnya. (Fahri/Wan)

Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita