HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Data Warga Miskin Tidak Sama, Bikin Mumet Pemkab Bogor

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Sabtu, 28 Februari 2015 | 00.29


Kab.Bogor,potretbogornews.comAdanya perbedaan jumlah warga miskin di Kabupaten Bogor antara data Badan Pusat Stastik (BPS) dan Dinas Kesehatan (Disnkes) memaksa Pemkab Bogor melakukan verifikasi ulang. Namun, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya mengaku kewalahan melakukan verifikasi.



Kepala Dinkes Kabuapten Bogor Camelia Wilayat Sumaryana mengungkapkan, data di pihaknya tercatat 1,5 juta warga tergolong miskin. Mereka itu terbagi dalam penerima Jamkesmas sebanyak 1.040.000 jiwa dan penerima Jamkesda 382.000 jiwa. “Sedangkan berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor warga miskin kini tinggal sekitar 1,2 juta jiwa,” katanya, Jumat.

Perbedaan jumlah ini dikhwatrikan menimbulkan gejolak, mengingat pemerintah pusat sedang menggalakkan program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). “Dinkes diminta segera menyampaikan jumlah warganya sebagai penerima BI JKN, namun adanya perbedaan ini kami minta ditunda sebelum dilakukan verifikasi ulang,” katanya.

Untuk verifikasi data warga miskin ini, katanya bukan tugas dan wewenang dinasnya melainkan Dinsosnakertrans. “Pendataan ulang peserta PBI JKN itu tugas dan tangung jawabnya aparat kelurahan/desa bersama Dinsosnakertrans,” katanya.

Jika ada warga miskin belum tercatat dalam PBI JKN , lanjutnya akan dimasukkan ke daftar Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) atau BPJHS Kesehatan. Sedangkan tugas pihaknya, sebagi pemberi pelayanan kesehatan yang layak. “Jika pendataan sudah valid dan akurat, maka tidak ada lagi orang miskin yang belum mendapatkan jaminan kesehatan,” ujarnya.

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor Nuradi mengaku kewalahan melakukan verifikasi ulang, mengingat terbatasnya personel. ”Bayangkan, petugas verifikasi kami hanya dua orang, sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor sekitar 1,2 hingga 1,6 juta jiwa menurut versi BPS dan Dinkes,” katanya.

Menurutnya, agar pendataan ulang ini sesuai target, pihaknya membutuhkan mnimal lima personel lagi. “Setidaknya adanya penambhan pesronel akan meringankan tugas kami. Kita butuh menimal lima personel lagi dan ini sudah saya laporkan ke Plt Bupati Nurhayanti,” ucapnya. (iwan)

Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita