HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Dua Instansi Beda Pendapat Terkait Minimarket

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Rabu, 21 Januari 2015 | 07.48


Kab.Bogor, potretbogornews.com - Gencarnya penyegelan terhadap bangunan dan minimarket bermasalah yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Bogor belakangan ini, ternyata banyak yang salah sasaran. Sejumlah pengusaha mengadukan ulah aparta penegak perda itu ke Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor karena telah mengantongi izin.


Humas BPT Kabuapten Bogor Teguh Sugiarto mengaku mendapatkan pengaduan dari sejumlah pengelola minimarket yang disegel Satpol PP beberapa waktu silam. “Pengelola minimarket mengaku sudah mengantongi perizinan, tapi tetap disegel. Sebelum mengdau ke kami, pengelola minimarket itu melaporkan penyegelan ini ke Polres Bogor lalu berkoordinasi dengan kami dan menunjukkan bukti dan fakata perizinan,” katanya, Selasa.

Penyegelan salah sasaran seperti ini, katanya tak akan terjadi jika dinas terkait sebelum melakukan penyegelan berkoordinasi dengan dinas terkait termasuk BPT. “Ini akibat tak ada korodinasi. Pengusah protes kepada kami lantaran tempat usahanya itu sudah mengantongi perzianan tapi dituding liar sehingga disegel,” ujarnya.

Kabid Binariksa Satpol PP Kabupaten Bogor Agus Ridho keukeuh mengatakan, pihaknya tidak salah sasaran, bahkan sebelum penyegelan sudah berkoordinasi dengan dinas terkait. “Saat kita segel pengelolanya tak bisa menunjukkan surat perizinan seperti IMB dan izin operasional, alasanya ada di kantor pusat. Lantaran tak bisa menunjukkan izin, kami segel penghentian operasi dan segel pengawasan,” ujarnya.

Pihaknya telah memberikan kebijakan kepada pengelola minimarket selama dua tahun untuk melengkapi berkas perizinannya. “Batas akhir yang kami berikan pada 7 Desember lalu, kenyataannya banyak yang belum melengkapi izin. Sebab itu pada 4 Januari lalu kita menyegel 25 minimarket di Kecamatan Cileungsi dan sekitarnya. Bagi minimarket yang sudah melengkapi perizinannya, kami akan copot kembali,” tegsanya.

Menyikapi ini, Ketua Komisi I DPRD Kabuapten Bogor Kukuh Sri Widodo mengatakan, pihaknya akan tegas terhadap pelanggaran perizinan. Jika pelanggaran terjadi karena kelalaian dinas terkait, maka pihaknya merekomendasikan pemkab melakukan evaluasi terhadap dinas dimaksud. Sebaliknya bila pelanggaran karena kesalahan pengusaha, maka Komisi I akan meminta Satpol PP menindak dengan tegas.

“Kami juga akan mencari sumber kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan pengusaha. Kami ingatkan Satpol PP jangan takut bertindak, kalau ada kelalaian dalam penyegelan,” ujarnya. (iwan)
Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita