HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Di Duga Dana RTLH Kabupaten Bogor Banyak Di Sunat

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Minggu, 18 Januari 2015 | 20.24


Kab.Bogor, potretbogornews.comProgam Pemkab Bogor membedah ribuan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dituding jadi ajang ‘bancakan’ tangan-tangan kotor. Pada 2014, pemkab mengucurkan bantuan Rp50 miliar buat memperbaiki 5.000 unit RTLH yang tersebar di 200 desa di 40 kecamatan. Sejatinya, bantuan itu dalam bentuk uang Rp10 juta per satu RTLH, tapi disalurkan dalam bentuk bahan material.



Hal ini antara lain terjadi di Kecamatan Kemang, Megamendung, Ciseeng, Ciawi dan beberapa kecamatan lain yang besarannya ditaksir tidak mencapai Rp10 juta. Beberapa penerima RTLH di Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, misalnya, hanya menerima Rp8 juta. “Bahkan ada yang menerima bahan bangunan senilai Rp6 juta, tanpa ada uang tunainya,” ujar Camat Kemang Wahyu Hadi Setiono, Minggu (18/1).

Dia mengaku sudah mengecek langsung ke penerima bantaun di Desa Pabuaran setelah masuk laporan warga tentang dugaan pemotogan dana RTLH. “Seharusnya lembaga dana aparatur pemerintah desa bisa memanfaatkan bantuan tersebut, mengingat sekitar 400 RTLH yang segera diperbaki, bukannya memotong dengan alasan buat biaya pengajuan proposal, biaya laporan pertanggung jawaban dan biaya lainnya” terangnya.

Pemotongan serupa juga terjadi di Desa Sukakarya, Kecamatan Megamendung, seperti dialami Apud, yang mengaku hanya menerima uang tunai Rp3 juta dari pemdes setempat, sisanya berupa barang. ”Bahan materialnya berupa pasir 5 kubik, batako 1.000 buah, kayu 36 batang, semen 10 sak dan besi 3 batang, bahkan kwitasi pembelian bahan material itu tidak ada,” katanya.

Dia dan puluhan penerima RTLH mempertanyakan kebijakan pemdes memberikan bantuan berupa barang, bukan dalam bentuk uang. “Kalua diberikan tunai tidak ada tudingan dana bantuan itu menjadi ajang bancakan,” timpal penerima RTLH lainnya.

Kasi Sarana dan Prasarana, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman (DTBP) Kabupaten Bogor, Dudy Sutrisno, mengakui banyak menerima pengaduan semacam ini. Ia juga mengauk sudah mengecek ke lokasi. “Padahal sesuai SK Bupati Bogor, setiap penerima RTLH Rp10 juta harus diberikan utuh, tidak dipotong, disubsidi silang atau alasan apapun juga,” katanya.

Menurutnya, sosialisasi bantuan sudah dilakukan mulai dari untuk masyarakat pedesaan hinga ke aparatur desa. “Tapi program bantuan yang digulir sejak 2011 ini masih saja disalahgunakan. Kita sudah kangtongi desa yang melakukan pemotogan itu,” akunya.

Tahun depan bagi, desa yang diketahui melakukan pemotogan akan diblack list. “Artinya tak lagi dapat bantuan RTLH. Sekaligus pelajaran bagi desa-desa lainnya. Jika desanya tak lagi mendapat bantuan RTLH, pasta warga akan mempertanyakan ke Kadesnya, nah di situlah nanti ketahuan ulah si kades,” katanya. (iwan)

Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita