HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Pengusaha Hotel Di Puncak Lesu

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Kamis, 13 November 2014 | 17.38


Puncak, potretbogornews.com - Larangan melakukan rapat di hotel oleh pemerintah pusat bagi pegawai negeri sipil (PNS), membuat kawasan wisata puncak dan Bogor, tidak akan lagi (mati) bergairah.


Pelaku usaha perhotelan di kawasan Puncak Bogor, yang bergabung dalam Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sangat yakin, keputusan pemerintah pusat ini, akan menurunkan pendapatan mereka hingga 60 persen. Penegasan ini langsung disampaikan Ketua PHRI Kabupaten Bogor, Agus Chandra.

Ia meminta, pemerintah mengkaji lagi kebijakan ini. Pasalnya, jika benar diterapkan, maka dampaknya akan membuat hotel dikawasan wisata Puncak Bogor, mati suri. “Saya dan pengurus PHRI dan pelaku usaha hotel, kaget dengan keijakan pemerintah pusat yang melarang PNS atau petugas pemerintah melakukan pertemuan di hotel,”ujar Agus.

Ditambahkan Agus, sekitar 60 persen pendapatan hotel di kawasan Puncak, berasal dari kegiatan-kegiatan seperti rapat dan lainnya yang penyewanya adalah PNS dan pejabat negara.

Jika benar diberlakukan aturan ini, maka hotel dikawasan Puncak, hanya mengandalkan tamu keluarga atau rapat-rapat dari pihak swasta.
Di kawasan Puncak, terdapat sekitar 300 Hotel dan restoran yang terdaftar di PHRI Kabupaten Bogor. Dengan jumlah ini yang hanya mengandalkan tamu keluarga atau peserta rapat dari pihak swasta, maka lambat atau cepat, industri hotel di puncak akan bangkrut.

Tidak hanya itu, pemasukan ke APBD sebagai kewajiban pajak, jelas akan berkurang. “Kalau seluruh Kabupaten Bogor jumlahnya lebih dari 650. Itupun yang terdaftar di PHRI. Di kawasan puncak sendiri, jumlah hotel dan restoran itu lebih dari 300 dan tidak semua tedaftar di PHRI,”paparnya.

Kebijakan Kementerian Pembedayaan Aparatur Negara melarang aparatur negara menggelar rapat di hotel sebagai upaya menghemat anggaran, kini baru sebatas himbauan dan belum merupakan aturan resmi. Presiden Joko Widodo aru akan mengeluarkan instruksi presiden, untuk menguatkan beleid tersebut. Dyah Annisa, corporate public relations Hotel Pajajaran Suite Bogor mengaku kaget dengan larangan penggunaan Hotel sebagai lokasi rapat bagi PNS dari instansi pemerintah.

“Kebijakan ini pukulan telak bagi pengusaha hotel di Bogor. Jujur saya akui, paling banyak menyelenggarakan pertemuan di Hotel Pajajaran Suite, adalah PNS dan instansi pemerintah, baik daerah, pusat maupun Pemda luar Bogor,”ujarnya. (Ewo)


Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita