HEADLINES NEWS :
REDAKSI

Pemkot Bogor Gelar Sosialisasi Pencegahan Pidana Korupsi

Diposkan Oleh: potretbogornews.com on Rabu, 14 Mei 2014 | 08.42



Kota Bogor, potretbogornews.com - Sebagai implementasi Walikota Bogor yang menginginkan pemerintahan di bawah pimpinanya agar tetap bersih dan bebas korupsi seperti yang sering di ucapkan dalam setiap kesempatan kampaye pemenangan dirinya pada saat pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor beberapa waktu lalu. Selasa tanggal 13 Mei 2014 pemerintah Kota Bogor menggelar sosialisasi Pencegahan Pidana Korupsi dilingkungan Pemeritah Kota (Pemkot) Bogor dengan menghadirkan narasumber Dedie A Rachim, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada Kedeputian Bidang Pencegahan Korupsi, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Kegiatan sosialisasi ini, dihadiri oleh seluruh Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kota Bogor, Kepala Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seluruh Kepala Bidang di seluruh Instansi, Camat dan Lurah seluruh wilayah Kota Bogor. Pada kesempatan itu Dedie A Rachim banyak memberikan masukan bagi seleruh SKPD yang hadir tentang bagaimana terjadinya korupsi itu sendiri yang berkaitan dengan aktivitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam beraktivitas yang bisa berorintasi pada tindak pidana korupsi. 

Dengan mengetahui seperti ini para PNS dilingkungan Pemkot Bogor dapat menghindari jika terjadi dala pekerjaannya ada yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. “Jangan sampai ada yang berpikir sepele terhadap hal ini karena sekecil apapun tindakan yang dilakukan oleh seorang pemangku kebijakan terutama PNS akan mengiring pada tindak pidana korupsi. Pada saat ini laporan yang masuk di KPK yang berasal dari Bogor yang megarah ke tindak Pidana Korupsi cukup banyak terutama dari masyarakat, maka dari itu perlu diwaspadai,” papar Dedie di hadapan para Pejabat Pemkot Bogor yang memenuhi ruang rapat dua Balaikota Bogor tempat diselenggarakan acara ini.

Menurut Dedie, bagi pejabat pemerintahan tidak perlu menerima apapun dari masyarakat karena itu akan merujuk kepada tindakan pidana korupsi, namun dalam ketentuan pimpinan KPK dalam kegiatan sosial di batasi hanya berasaran Rp. 500 ribu jika lebih dari itu harus ada laporan pertanggung jawaban dalam tenggang waktu 30 hari, jika tidak dilaporkan akan menjadi pidana. “tetapi dalam kegiatan kedinasan tidak dibatasi tetapi laporan pertanggung jawabannya selambat-lamabtnya 30 hari setelah kegiatan,” jelas Dedie yang juga menjelaskan tentang tidak diperbolehkan bagi kepala SKPD menggunakan ajudan hal itupun yang di berlakukan terhadap Kapolres.

Walikota Bogor Bima Arya yang di dampingi Wakil Walikota Usmar Hariman dan Plt Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Syarif mengungkapkan bahwa akan menerapkan sistim pelaporan harta kekayaan bagi seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemkot Bogor, laporan ini akan di mulai dari dirinya dan Wakil Walikota dan akan di ikuti oleh seluruh kepala SKPD. “Ketentuan ini akan tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor yang akan segera di terbitkan dan harus di patuhi,” kata Bima Arya.

Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman menambahkan, ketentuan ini juga berlaku bagi seluruh Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) pada setiap instansi untuk melaporkan harta kekayaan, karena dalam tugasnya PPK ini yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran pelaksanaan kerja SKPD terkait. (Sum/EM) 


Share this article :

0 komentar:

Silahkan Berikan Komentar Anda

Terimakasih...

G

LAWAS

 
potretbogornews : Redaksi | potret_bogor@yahoo.com | Facebook | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Copyright © 2011. - All Rights Reserved
potretbogornews.com update berita kita